top
logo


feed-image Feed Entries
Home Berita Bengkulu Hujan Kritik, KPU Bergeming Pilkada Tetap Serentak
Headline
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/4
 

PDF Print E-mail
Minggu, 02 Mei 2010 17:37

Hujan Kritik, KPU Bergeming Pilkada Tetap Serentak

Terus menuai kritikan dan disudutkan terkait penjadwalan Pilkada gubernur dan bupati serentak, tak membuat KPU Provinsi berubah haluan (bergeming). Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Dunan Herawan, S.Sos menegaskan akan tetap menyelenggarakan Pilkada serentak sebagaimana hasil rapat pleno KPU Pusat.

Menurutnya Pilkada di Bengkulu tidak dapat diselenggarakan apabila pelaksanaan Pilkada tidak dipahami secara kompresensif. “Harus dipahami secara konprehensif. Yang dimaksud konprehensif adalah proses jadwal pilkada itu dipandang dari berbagai sisi, terutama dari sisi dana,” papar Dunan.

Mengenai penetapan hari H pencoblossan, Dunan tak bersedia menanggapi. Ia beralasan belum melakukan rapat koordinasi dengan KPU se Provinsi Bengkulu. Dirinya juga mengaku tidak mau menaggapi kritik dari berbagai pihak terutama DPRD mengenai langkah KPU melakukan Pilkada serentak yang ditafsirkan telah menabrak aturan.

“Saya belum bisa berkata banyak, mengenai banyaknya masukan dari Komisi I DPRD Provinsi. Nanti KPU Provinsi akan secara resmi mengundang mereka. Agar dapat memberikan masukan mengenai hari H Pikada,” papar Dunan.

Sementara itu, Divisi Sosialisasi KPU Provinsi Bengkulu, Okti Fitriani, S.Pd mendukung pernyataan Dunan. Dirinya menegasan walaupun banyaknya kritikan untuk menghalangi Pilkada serentak KPU tetap akan mengikuti arahan KPU Pusat.

“Kenapa DPRD Provinsi terkesan mau menghalangi Pilkada serentak. Padahal tidak memungkinkan kembali untuk melakukan Pilkada tidak berbarengan. Seperti yang dikatakan waktu lalu bayak hambatannya apabila Pilkada tidak serentak. Seperti anggaran maupun kesulitan teknis,” ungkap Okti . Ditambahkan Okti, payung hukum yang telah dibuat oleh KPU Pusat, sudah cukup untuk mendasari KPU untuk meyelenggarakan Pilkada serentak.

Ditambahkan Anggota KPU, Soemarno, walaupun KPU Pusat telah membuatkan payung hukum Pilkada serentak, namun ada persoalan yang lain. Yakni KPU Kabupten yang enggan mengundurkan sedikit jadwal Pilbub yakni 3 Juli. Menurut Soemarno walaupun Pilkada serentak, ada kemungkinan waktu pelaksanaanya bukan 3 Juli tetapi mundurkan.

“Atasan KPU Kabupaten itu adalah Bupati bukan KPU Provinsi. Kalau memang KPU Provinsi secara herarkis, KPU Provinsi adalah atasan mereka, namun tetap saja mereka tidak mau diberikan arahan,” ungkap Soemarno.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi, Junaidi Albab Setiawan, SH, MCL mengingatkan kalau aturan tidak bisa diubah sembarangan. Yang berhak menentukan jadwal Pilkada, hanyalah KPU daerah bukan KPU Pusat. Maka dari itu persetujuan KPU Pusat terkait jadwal Pilkada serentak tidak mempengaruhi aturan.

“Kami hanya mengingatkan adanya cacat yuridis dalam proses penjadwalan dan penetapan Pilkada Bengkulu, selebihnya terserah kepada KPU Provinsi. Karena merekalah yang memiliki hak untuk mengatur Pilkada, tapi tidak memiliki hak untuk melanggar ketentuan perundangan,” ujar politisi PKPI ini.

Ditambahkan Junaidi, kalau memang KPU pusat mengintervensi penetapan jadwal itu, maka kita cukup minta bukti yuridis formilnya berupa keputusan KPU pusat. Jadi dikemudian hari kelak jika timbul masalah, akan dengan muda untuk menindaklanjutinya.

Selanjutnya KPU diminta memperhatikan pasal 9 ayat 3 huruf a UU No 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Bahwa KPUD lah yang bertanggung jawab merencanakan program, anggaran dan jadwal. KPU pusat pasti tidak akan mengingkari peraturan KPU no 62 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada dan Wakada.

“Secara hirarkis, peraturan KPU merupakan pelaksanaan UU, sedang keputusan KPUD harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan KPU. Ada 2 asas dalam peraturan KPU ini pada pasal 3 yang telah dilanggar oleh KPUD yakni asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan. Jadi saat ini semuanya tergantung KPUD, kami sebagai dewan hanya bisa memberikan saran,” ungkap Junaidi.

Lolos Verifikasi Faktual

Masih terkait Pilkada, soal verifikasi factual calon, Okti Fitriani, mengatakan berdasarkan hasil verifikasi faktual, ijazah pasangan calon yang diverifikasi faktual tidak menemukan ijazah fiktif.

Adapun ijazah lima pasangan calon yang dilakukan verifikasi faktual adalah Imron Rosyadi-Rosian Yudi Triviono, Rosihan Arsyad-Rudi Irawan, Sudoto-Ibrahim Saragih, Sudirman Ail-Dani Hamdai, dan pasangan Agusrin M. Najamudin-Junaidi Hamzah.

“Seperti punya cagub Rosihan Arsyad, beliau SMA di Palembang, jadi saat saya verifikasi kesana, pihak sekolah membenarkan Rosihan pernah bersekolah di SMA Xaverius. Ijazahnya benar bukan fiktif,” kata Okti.

Pernyataan Okti dibenarkan anggota KPU Prov lainnya, Soemarno, bahwa hasil verifiaksinya terhadap cagub Sudirman Ail dan cawagub Rudi Irawan juga dinyakan tidak bermasalah.

“Rudi sekolah di SMA N 9 Bandung, sedangkan Dani Hamdani SMAN Majalaya Jawa Barat juga tidak ditemukan ijazah fiktif,” demikian Soemarno.(ble/jur)

Sumber : http://www.harianrakyatbengkulu.com

 

Add comment


Security code
Refresh

Polls

Apakah Bengkulu sudah siap dijadikan sebagai pusat tujuan wisata akhir pekan?
 

bottom
top
Banner

bottom

Powered by Lianni Komputer. Bengkulu IT Community (c) 2014